LAPORAN TATA KELOLA PT. BPR BEKONANG SUKOHARJO TAHUN 2018

   Jun 14, 2019

 

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR BEKONANG SUKOHARJO

PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2018.

 

Sehubungan dengan  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT dan Surat Edaran  Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SE OJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT, maka PT BPR BPR BEKONANG SUKOHARJO pada tahun 2018merealisasikan pembuatan Laporan untuk periode Januari sampai dengan Desember 2018  dengan mengacu padaprinsip-prinsip keterbukaan  (transparency),  akuntabilitas  (accountability), pertanggungjawaban  (responsibility),  independensi  (independency),  dan kewajaran (fairness)denganpenjelasanbahwa :

 

  1. Keterbukaan (transparency)yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. 
  2. Akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. 
  3. Pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat. 
  4. Independensi (independency) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. 
  5. Kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan  (stakeholders)  yang  timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangundangan.

 

Laporan Penerapan Tata Kelolatersajikansebagaiberikut :

 

  1. POKOK-POKOK ISI LAPORAN

MengacupadaPsl 75 POJK No.4/2015dan SE OJK No. 5/2015tentangPenerapan Tata kelola, pokok-pokokisilaporandisusunsebagaiberikut:

  1. Ruang  lingkup  Tata  Kelola  adalah penilaian faktor-faktor yang meliputi :
  1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
  2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
  3. Pelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;
  4. Penanganan benturan kepentingan;
  5. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;
  6. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
  7. Batas maksimum pemberian kredit;
  8. Rencana bisnis BPR;
  9. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Selainituhasil penilaian (self assesment) atas penerapan Tata Kelola BPR yang akan disajikan dalam Kertas Kerja tersendiri dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Laporan ini.

  1. Kepemilikan  saham  anggota  Direksi  serta  hubungan  keuangan  dan/atauhubungan  keluarga  anggota  Direksi  dengan  anggota  Dewan  Komisaris, anggota  Direksi  lain  dan/atau  pemegang  saham  BPR
  2. Kepemilikan  saham  anggota  Dewan  Komisaris  serta  hubungan  keuangandan/atau  hubungan  keluarga  anggota  Dewan  Komisaris  dengan  anggotaDewan  Komisaris  lain,  anggota  Direksi  dan/atau  pemegang  saham  BPR.
  3. Paket/kebijakan  remunerasi  dan  fasilitas  lain  bagi  Direksi  dan  Dewan Komisaris
  4. Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah;
  5. Frekuensi  rapat  Dewan  Komisaris.
  6. Jumlah  penyimpangan  intern  yang  terjadi  dan  upaya  penyelesaian  oleh BPR;
  7. Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh BPR;
  8. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan; dan
  9. Pemberian  dana  untuk  kegiatan  sosial  dan  kegiatan  politik,  baik  nominal maupun penerima dana.

 

  1. URAIAN DARI POKOK-POKOK LAPORAN
  1. Ruang  lingkup  Tata  Kelola

 

  1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi :
  1. Jumlah dan komposisi anggota Direksi :
  • JumlahanggotaDireksi 2 orang :
  1. Sdr. Azis Soleh sebagaiDirekturUtama
  2. Sdr. Purwanto sebagaiDirektur Kepatuhan

 

  1. Tindak lanjut rekomendasi Dewan Komisaris;

Direktur Utama dan Direktur Kepatuhan telah menjalankan tugas operasional BPR dengan baik, secara umum telah menindaklanjuti rekomendasi Dewan Komisaris, sebagaimana surat rekomendasi berikut :

  1. Surat No 001/BPR.BS-RUPS/I/2017tanggal 31Januari 2018perihal pokok-pokok berita acara rapat dewan komisaris menyetujui dan menerima Laporan keuangan untuk yang berakhir pada tanggal 31 desember 2017, dan Menunjuk Kantor Akuntan Publik Drs. Henry dan Sugeng untuk melakukan audit laporan Keuangan PT. BPR Bekonang Sukoharjo yang berakhir tanggal 31 Desember 2017.

Namunsampai dengan akhir tahun 2018adarekomendasi yang belumseluruhnyaditindaklanjuti atau belum memenuhi harapan dari arahan Dewan Komisarisyaknirekomendasiataspeningkatan volume kredit yang diberikan. PelaksanaanOperasionalDireksitelahmelaksanakan/MerealisasikanRencanaKerjadanAnggaranTahunan, secaraumumdapatmencapai target kecuali target pencapaian pinjaman yang diterima hanya mampu memenuhi pencapaian target sebesar 51%,tetapi disisilain dalam pemenuhan untuk pembiayaan/ KYD (Kredit yang Diberikan) dapat tercover dari dana pihak ke-III Deposito yang mampu mencapai target sebesar 146%, sehingga minimnya pencapaian target pinjaman yang diterima tidak telalu berimbas pada pencapaian pos pos yang lain, karena untuk kredit yang diberikan mampu mencapai target sebesar 112%,  laba sebesar101 %.Target penurunan NPL dibawah 5 % bisa dicapai dengan hasil akhir sebesar 4,02%dapattercapai.Efisiensi telah berjalancukup baik dilihat dari rasio BOPO bank sebesar  90.75%.

  1. BMPK

Selama tahun 2018 dalam pengelolaan kredit yang diberikan bank tidakterdapatpelanggaran BMPK maupun pelampauan BMPK.

  1. Tata Kelola, FungsiKepatuhandanManajamenRisiko

Direksisudah berusaha menerapkan Tata Kelola, hal ini bisa tercermin dari  sudah terbentuknya struktur organisasi yang mencerminkan Penerapan Tata Kelola Bank yang baik.Dengan telah ditunjuknya direktur yang membawahi fungsi kepatuhan dan PE Kepatuhanserta penunjukan SPI. Dari kondisi yang real di PT. BPR Bekonang Sukoharjo menunjukkan hasilpenilaianself assessmentdengannilaidanperingkatkomposit2,77 (Cukup Baik). Kepatuhanterhadapketentuanmenunjukanhasilcukupbaik, tercermindaritemuan audit OJK menurundibandingkantahun sebelumnya,

  1. TransparansiKondisikeuangandan non keuangan

DireksitelahmembuatLaporanKeuanganTahunan tahun 2018yang telah diaudit oleh Kantor AkuntanPublik yang tercatat di OJK (KAP HENRY & SUGENG)yang seterusnya telah dilaporkan ke OJK .Selama tahun 2018 bank belum menerima pengaduan pelayanan nasabah.

 

  1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris :
  1. Jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris :

Selama tahun 2018 PT. BPR Bekonang Sukoharjo telah melakukan perubahan Kepengurusan khususunya untuk jajaran Dewan Komisaris yang semula :

  1. Sdr H. Sudaryo Purwodo, SH. Sebgai Komisaris Utama
  2. Sdr H. Wahab Usman Sebagai Komisaris,

Telah berubah menjadi :

  1. SdriDr. Dra. Hj. Siti Fatonah, MMSebagaiKomisarisUtama
  2. Sdr H. Sudaryo Purwodo, SHSebagaiKomisaris

Komisaris an.Dr. Dra. Hj. Siti Fatonah, MMtelah mengikuti pelatihan Sertifikasi Komisaris pada tahun 2016.

  1. TindaklanjutRekomendasiDewanKomisarisKepadaDireksi

RekomendasiDewanKomisarissudahditindaklanjutiseperti yang telah disampaikan pada uraian diatas

  1. FungsiPengawasanDewanKomisaris

DewanKomisarismenjalankanfungsipengawasandengankegiatan :

  1. Kehadiran di kantor BPR minimal satu bulan 3 - 5 kali.
  2. Menyelenggarakanrapat minimal 4 kali dalam 1 tahun. Rapattelahdiselenggarakansebanyak 4 kali, dengan rincian rapat sebagai berikut :
  1. Notulen / Laporan Rapat Dewan Komisaris Tanggal 05 Maret 2018 tentang: Penghimpunan Dana Pihak III Tabungan 112%, dana Pihak III Deposito 120 %,dengan hasil pencapaian tersebut perlu terus dirtingkatkan dan dipertahankan, Pencapaian Kredit sudah 97% dan NPL sebesar 4.68% namun masih ada Pinjaman yang kurang lanjar untuk dimaksimalkan dalam penagihanya, Pencapaian Pendapatan sebesar 85% menunjukan perform kredit yang cukup baik namun untuk lebih meningkatkan pendapatan  setidaknya ekspansi kredit harus ditingkatkan, Dari rasio keuangan dapat dilihat rasio BOPO sudah turun dari semester I dan rasio ROA meningkat.
  2. Notulen / Laporan Rapat Dewan Komisaris Tanggal 21 Mei 2018 tentang : Penghimpunan Dana Pihak III tabungan 110%, Dana pihak III Deposito 110% namun

perlu terus ditingkatkan dan dipertahankan,Pencapaian Kredit sudah 98% dan NPL sebesar 4.65% namun masih ada Pinjaman yang kurang lancar untuk dimaksimalkan dalam penagihannya. Pencapaian Pendapatan sebesar 86% menunjukan perform kredit yang cukup baik namun untuk lebih meningkatkan pendapatan  setidaknya ekspansi kredit harus ditingkatkan,akan tetapi terdapat laba minus dikarenakan kekurangan PPAP, perlu untuk segera disikapi atas kekurangan PPAP dari koreksi hasil pemeriksaaan OJK tahun 2018.serta Menjelang bulan puasa dan lebaran tahun 2018 agar penyaluran kredit ditingkatkan karena peluang besar untuk dimanfaatkan di bulan tersebut dan memberikan pelayanan penukaran uang baru kepada nasabah, serta menindaklajuti hasil exit meeting / temuan OJK th 2018 yang belum diselesaikan.

  1. Notulen / Laporan Rapat Dewan Komisaris Tanggal 17 September 2018 tentang : Penghimpunan Dana pihak III tabungan 99 %,Dana Pihak III Deposito sebesar 149% agar pihak manajemen perlu terus Meningkatkan dan mempertahankan, Pencapaian Kredit sudah mencapai 106 % dan NPL sebesar 4.45% cukup memuaskan dan untuk bisa dipertahankan, berkaitan pencapaian pendapatan sebesar Rp 108% cukup baik dan eskpansi kredit terus ditingkatkan, Pembuatan souvenir untuk menarik calon nasabah tabungan dan kredit, Bunga LPS cenderung stabil bahkan bergerak naik, melihat situasi perkembangan ekonomi Nasional sebagai stimulus agar dana dapat masuk. Dari hal itu untuk suku bunga deposito di posisikan stabil sesuai kebijakan Intern yang ada dan tidak melebihi batas yang telah ditetapkan LPS.
  2. Notulen / Laporan Rapat Dewan Komisaris Tanggal 03Desember 2018 tentang : Penghimpunan Dana PihakIII Tabungan 107%,Dana Pihak III Deposito 147%agar pihak manajemen perlu terus Meningkatkan dan mempertahankan, Pencapaian Kredit menjadi 112% dan NPL 4.02% agar penyaluran kredit untuk ditingkatkan dengan prinsip kehati hatian, berkaitan pencapaian pendapatan sebesar Rp 107 %  dan eskpansi kredit terus ditingkatkan, Mengevaluasi rencana kerja tahun 2018 peningkatan perform dana pihak ketiga khususnya Tabungan dengan memberikan souvenir kepada calon nasabah, penagihan kredit bermasalah terus ditingkatkan, tentang kesejahteraan karyawan agar pemberian Fasilitas kepada semua karyawan dan pengurus agar dijalankan.
  1. Mengawasidanmemberikan saran-saran kepadaDireksi, denganpengawasanlangsung (OTS) dantidaklangsung (memeriksaberkas-berkas)
  2. Menyetujuipembuatanpedoman-pedomankerjaantara lain pedomankerjamengenai Kredit, Tabungan & Deposito.
  3. Mengawasidanmengevaluasi kinerja Perusahaan

 

  1. Pelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite

Secara struktural belum ada kelengkapan komite kredit, namun pelaksanaan atau fungsi komite kredit telah diterapkan bagian terkait  yang mempunyai job disk  di bagian perkreditan.

 

  1. Penanganan benturan kepentingan

Tidak adanya unsur hubungan keluarga antara pengurus yang satu dengan lainnya dan yang terjadi di dalamnya merupakan hubungan profesional memudahkan bagi pelaksana manajemen dalam pengelolaan perusahaan karena tidak adanya benturan kepentingan didalamnya.

 

 

 

  1. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

Terkait Fungsi Tata Kelola yang mengharuskan adanya Fungsi Kepatuhan, dan Satuan Pengawas Intern (SPI) di tahun 2018 sudah terpenuhi dengan adanya pengangkatan pejabat Eksekutif yang membawahi fungsi kepatuhan dan SPI sebagai satuan pengawas yang membawahi fungsi audit internal.Tetapi belum ada fungsi tata kelola atau Pejabat Eksekutif yang menangani manajemen Resiko Kredit maupun Operasional. sehingga bank belum maksimal dalam menerapkan fungsi tata kelola. Namun Bank telah menunjuk KAP dalam melakukan fungsi audit eksternalnya sejak tahun 2014 s.d tahun 2018.

 

  1. Penerapan manajemen resiko, termasuk sistem pengendalian intern

Belum terbentuknya struktur yang memadai sesuai fungsi tata kelola Pejabat Eksekutif yang menangani manajemen Risk, Kredit maupun Operasional.

 

  1. Batas Maksimum Pemberian Kredit

BMPK yang kami laporkan selama ini merupakan kepada pihak yang terkait dalam hal ini pejabat bank, pinjaman ini merupakan pula fasilitas kesejahteraan karyawan. Sampai dengan posisi Desember 2018 plafon yang diberikan sebesar Rp 71.000 ribu dengan baik debet Rp 60.074 ribu. Kami sampaikan pula bahwa selama periode 2017 tidak terdapat pelanggaran maupun melewati  Batas Maksimum Pemberian Kredit di PT. BPR Bekonang Sukoharjo.

 

  1. Rencana Bisnis BPR,

Untuk penyampaian rencana bisnis BPR RKAT telah disampaikan dan telah mendapat persetujuan dewan komisaris bank. Dan laporan realisasi RKAT ini telah dibuat dan disampaikan dewan komisaris setiap semesternya.

 

 

  1. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

Selama tahun 2018 Bank telah menyampaikan laporan publikasi triwulan periode Maret, Juni, September dan Desember khusus untuk bulan Desember 2018telah dilakukan audit oleh KAP Henry & Sugeng dan dipublikasikan di media lokal yakni Surat Kabar Radar Solo edisi 19 April 2019.

 

  1. Kepemilikan  saham  anggota  Direksi  serta  hubungan  keuangan  dan/atau hubungan  keluarga  anggota  Direksi  dengan  anggota  Dewan  Komisaris, anggota  Direksi  lain  dan/atau  pemegang  saham  BPR.
  • Susunan Pengurus dan Pemegang Saham

 

PENGURUS

Susunan pengurus yang tercatat dalam administrasi Bank sesuai dengan Akta No.12 tanggal 13 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

JABATAN

NAMA

Komisaris Utama

Dr. Dra. Hj. Siti Fatonah, MM

Komisaris

H. Sudaryo Purwodo, SH.

Direktur Utama

Azis Soleh

Direktur Kepatuhan

Purwanto

 

PEMEGANG SAHAM                                                                 1 = Rp1.000

PEMEGANG SAHAM

KEPEMILIKAN SAHAM

 

Nominal

%

1.  H. Sudaryo Purwodo, SH.

896.000.000,-

56 %

2. Dr. Dra. Hj. Siti Fatonah, MM

384.000000,-

24 %

3.  Azis Soleh

320.000.000,-

20 %

TOTAL

1.600.000.000,-

100 %

         

 

 

 

  • Daftar Kepemilikan  Saham Direksidan hubungan keluarga/keuangan di PT BPR Bekonang Sukoharjo

 

Direksi

Kepemlikan Saham (%)

Hubungan keluarga/keuangan

Sdr Azis Soleh/Dirut

Dirut memiliki saham di BPR sebanyak  3.200 lembar @ Rp 100.000 lbr = Rp320.000.000. Kepemilikantersebutsebesar 20 % dariseluruhkepemilikansaham BPR.

Nihil

Sdr Purwanto/Direktur

Nihil

Nihil

 

  • Daftar Kepemilikan  Saham Direksi dan hubungan keluarga/keuangan di BPR lain

 

Direksi

KepemilikanSaham

Hubungankeluarga/keuangan

Sdr Azis Soleh/Dirut

Nihil

Nihil

Sdr Purwanto/Direktur

Nihil

Nihil

 

  • Daftar Kepemilikan  Saham Direksi dan hubungan keluarga/keuangan di perusahaan lain

 

Direksi

Kepemilkansaham

Hubungankeluarga/keuangan

Sdr Azis Soleh/Dirut

Nihil

Nihil

Sdr Purwanto/Direktur

Nihil

Nihil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Kepemilikan  saham  anggota  Dewan  Komisaris  serta  hubungan  keuangan dan/atau  hubungan  keluarga  anggota  Dewan  Komisaris  dengan  anggota Dewan  Komisaris  lain,  anggota  Direksi  dan/atau  pemegang  saham  BPR.

 

  • Daftar Kepemilikan  Saham Dewan KomisarisDi PT BPR Bekonang Sukoharjo

 

Komisaris

Kepemlikan Saham

Hubungan keuangan/keluarga

Dr. Dra. Hj. Siti Fatonah, MM. selaku Komisaris Utama

Komut  memiliki saham di BPR sebanyak  3.840 lembar @ Rp 100.000 lbr = Rp 384.000.000. Kepemilikantersebutsebesar 24 % dariseluruhkepemilikansaham BPR.

Nihil

H. Sudaryo Purwodo, SH /Komisaris

Komisaris  memiliki saham di BPR sebanyak  8.960 lembar @ Rp 100.000 lbr = Rp 896.000.000. Kepemilikantersebut  s ebesar 56% dariseluruhkepemilikansaham BPR.  Yang bersangkutan merupakan PSP

Nihil

 

 

  • Daftar Kepemilikan  Saham Dewan Komisaris di BPR lain

 

Komisaris

Kepemlikan Saham

Hubungan keuangan/keluarga

Dr. Dra. Hj. Siti Fatonah, MM.  selaku Komisaris Utama

Nihil

Nihil

H. Sudaryo Purwodo, SH /Komisaris

Nihil

Nihil

 

 

  • Daftar Kepemilikan  Saham Dewan Komisaris di perusahaanlain

 

Komisaris

Kepemlikan Saham

Hubungan keuangan/keluarga

Dr. Dra. Hj. Siti Fatonah, MM.  selaku Komisaris Utama

Nihil

Nihil

H. Sudaryo Purwodo, SH /Komisaris

Nihil

Nihil

 

 

  1. Paket Kebijakan Renumerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris

Berikut ini daftar renumerasi dan fasilitas lain yang diterima direksi dan dewan komisaris selama tahun 2018;

  • Berupa uang tunai

Jenis Renumerasi

Direksi

Dewan Komisaris

Azis Soleh

Purwanto

Sudaryo Purwodo

Wahab Usman

  1. Gaji/Honor

162.800.000

86.500.000

79.800.000

78.600.000

  1. THR

  12.900.000

7.000.000

6.650.000

6.550.000

  1. Kompensasi berbasis saham/Dividen

 

 

 

 

  1. Gaji ke 13

20.500.000

10.500.000

7.400.000

7.200.000

  1. Pajak Penghasilan

 

 

 

 

  1. Jumlah Penerimaan

196.200.000

104.000.000

     93.850.000

92.350.000

 

  • Berupa Fasilitas Lain

Jenis Renumerasi

Direksi

Dewan Komisaris

Azis Soleh

Purwanto

Sudaryo Purwodo

Wahab Usman

  1. Perumahan

-

-

-

-

  1. Transportasi

Mobil dinas

Motor dinas

-

-

  1. Asuransi Kesehatan

BPJS

BPJS

BPJS

BPJS

  1. Asuransi Dana Pensiun/DPLK

DPLK Bank Jateng,  CIGNA

DPLK Bank Jateng,  CIGNA

-

-

  1. Telp Celuler

Android

-

-

-

 

  1. Rasio gaji tertinggi dan terendah

 

No.

Uraian

Gaji Tertinggi (Rp)

Gaji Terendah (Rp)

Rasio

1

Dewan Komisaris

6.650.000

6.550.000

50,38 : 49,62

2

Direksi

14.500.000

7.000.000

67,44 : 32,56

3

Karyawan

3.975.000

1.540.000

72,08 : 27,92

4

Dir & Dekom

14.500.000

6.550.000

68,88 : 31,12

5

Dir & Kary

14.500.000

1.540.000

90,40 : 9,60

 

 

  1. Frekuensi  rapat  Dewan  Komisaris
  1. Jumlah rapat yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun;

Rapat diselenggarakan sebanyak 4 kali dalam  tahun2018

  1. Jumlah  rapat  yang  dihadiri  secara  fisik  4 kali, sedangkan yang melalui teknologi infromasi belum pernah
  2. Kehadiran masing-masing anggota di setiap rapat;

Rapat sebanyak 4 kali dalam 1 tahun selalu dihadiri oleh seluruh anggota Komisaris

  1. Topik atau materi rapat;

 

No

Tanggal

Materi Rapat

1

05Maret  2018

EVALUASI PERKEMBANGAN USAHA BPR

2

21 Mei 2018

EVALUASI PERKEMBANGAN USAHA BPR

3

17September 2018

EVALUASI PERKEMBANGAN USAHA BPR

4

03Desember 2018

KINERJA TAHUN 2018 DAN RBB 2019

 

  1. Jumlah  penyimpangan  intern  yang  terjadi  dan  upaya  penyelesaian  oleh BPR

Selama tahun 2018 tidak ditemukan internal fraud yang dilakukan karyawan, Direksi maupun Dewan Komisaris Bank.

 

Internal Fraud

Jumlah kasus yang dilakukan oleh

dalam 1tahun

Direksi

Dewan Komisaris

Pegawai tetap

Pegawai tidak tetap

Tahun

sebelumnya

Tahun

laporan

Tahun

sebelumnya

Tahun

laporan

Tahun

sebelumnya

Tahun

laporan

Tahun

sebelumnya

Tahun

laporan

Total

Fraud

Telah

diselesaikan

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

1 kasus

Nihil

Nihil

Nihil

 

Nihil

 

Nihil

 

Nihil

 

Nihil

Dalam

proses

penyelesaian di

internal

BPR

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Belum

diupayakan

penyelesaiannya

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Telah ditindaklanjuti

melalui

proses

hukum.

 

Nihil

 

Nihil

 

Nihil

 

Nihil

 

 

 

  1. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPR

 

Permasalahan Hukum

Jumlah

Perdata

Pidana

Telah  selesai  (telah  mempunyai

kekuatan hukum yang tetap)

Nihil

Nihil

Dalam proses penyelesaian

Nihil

Nihil

Total

Nihil

Nihil

 

 

 

  1. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

 

No

Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan

Kepentingan

Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan

Jenis Transaksi

Nilai Transaksi

(jutaan Rupiah)

Keterangan

*)

1

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

 

*)  -  tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku, dan

- menjelaskan  keterkaitan  antara  nama  dan  jabatan  pihak yang  memiliki  benturan  kepentingan  dengan  nama  dan jabatan pengambil keputusan

 

  1. Pemberian dan Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik, Baik Nominal Maupun Penerima Dana

 

Selama tahun 2018pihak bank tidak mencadangkan CSR maupun yang bersifat kegiatan sosial atau politik. Dan selama tahun 2018 ini pula pihak bank belum dan tidak menyumbangkan dananya untuk kegiatan sosial atau kegiatan politik bagi pihak-pihak intern maupun pihak lain.

 

 

 

  1. PENUTUP

 

Laporan Penerapan Tata Kelola BPR yang mengacu pada prinsip “TARIF” pada dasarnya merupakan seluruh proses kerja (businnes process) PT BPR Bekonang Sukoharjo selama satu tahun melalui pendekatan pemberdayaan seluruh Sumber Daya yang ada di BPR sehingga mengupayakan tidak terdapat data/informasi  strategis dan signifikan yang tertinggal. Namun demikian apabila dikemudian hari ditemukan data/informasi penting yang belum dilaporkan , maka agar segera dilakukan up-date terhadap Laporan ini.

 

 

 

Sukoharjo,25 April2019

 

 

PT. Bank Perkreditan Rakyat

Bekonang Sukoharjo

 

 

 

           Ttd                                           Ttd

 

 

Dr. Dra. Hj. Siti Fatonah,  MM                  Azis Soleh

                                                                Komisaris Utama                        Direktur Utama